BAGAIMANA CARA MEMBENAHI HUKUM EKONOMI DI INDONESIA

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi di suatu negara, apalagi secara khusus negara berkembang, hukum memiliki peranan yang besar untuk turut memberi peluang dan memperlancar pembangunan ekonomi.

Namun, bangsa Indonesia dihadapkan pada kenyataan dan permasalahan yang rumit bahwa hukum ekonomi secara utuh dan terpadu masih merupakan hal baru, struktur dan posisinya belum mantap. Bahkan masih ada beberapa ahli hukum yang enggan mengakui hal demikian. Maka, diperlukan pemikira-pemikiran melalui pembentukan suatu sistem hukum ekonomi yang mantap, terpadu, seirama dengan laju perkembangan pembangunan sekarang.

Untuk itu tentu saja diperlukan beberapa hal sebagai berikut:

1.   Adanya kesepakatan secara nasional tentang paradigma sistem ekonomi nasional seperti apa yang harus kita bangun, sesuai dengan kententuan konstitusi-konstitusi kita, khususnya Pembukaan dan pasal 33 dan 34 juncto pasal 27 dan 28 UUD 1045 yang telah 4 (empat) kali di amandemen;
2.   Adanya interaksi, pengertian (understanding) dan kerjasama yang baik antara para ahli di bidang ekonomi, termasuk para pengusaha dan pengambil keputusan di bidang hukum (eksekutif, legislatif dan yudikatif);
3.    Adanya kesadaran bahwa bukan saja hukum yang harus tunduk pada tuntutan-tuntutan ekonomi, seperti di masa Orde Baru, sehingga segala asas hukum harus minggir demi pencapaian tujuan di bidang ekonomi, tetapi sebaliknya juga, bahwa untuk mendapat tujuan pembangunan ekonomi, maka langkah-langkah di bidang ekonomi itu sendiri memerlukan kepastian hukum dan jalur (channel) hukum, sehingga terjalin sinergi antara bidang hukum dan ekonomi.

Sinergi itu sendiri diharapkan akan memperkuat pembangunan ekonomi secara sistematik maupun pembangunan Sistem Hukum Nasional, sehingga pada gilirannya baik Sistem Ekonomi Nasional maupun Sistem Hukum Nasional akan semakin mantap dalam perspektif Pembangunan yang Berkelanjutan.

Tentu saja sistem ekonomipun harus juga mendukung pembangunan sistem hukum secara positif, agar sistem hukum itu dapat lebih lagi mendukung pembangunan sistem ekonomi nasional secara positif, dan seterusnya. Tidak seperti dimasa lalu ketika pambangunan hukum diabaikan, dilanggar, bahkan diinjak-injak oleh pelaku ekonomi maupun DPR dan Penguasa, tetapi berteriak- teriak menuntut adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum, begitu krisis moneter mengancam kelangsungan kehidupan dan pembangunan ekonomi, yang nota bene disebabkan oleh sikap arogan para ahli dan pelaku ekonomi sendiri, seakan-akan Hukum hanya merupakan penghambat pembangunan ekonomi saja.

Maka tidaklah mengherankan mengapa tidak hanya Hukum Ekonomi amburadul, tetapi juga kehidupan ekonomi kita begitu sulit “tinggal landas”, kalau “landasan”nya saja belum ditata dengan baik dan mantap.

Oleh sebab itu di samping berbagai aspek Hukum Ekonomi yang lain, yang tentu juga harus diprioritaskan adalah pengaturan berbagai lbentuk usaha (korporasi) pelaku ekonomi di samping berbagai kontrak, termasuk berbagai hibridanya yang sekarang sudah dikembangkan, untuk menjaga kepastian hukum, kebenaran dan keadilan bagi semua pihak yarlg terlibat dalan proses perekonomian dalam dan luar negeri.

Tampaklah bahwa tidak hanya bidang Ekonomi harus ditangani secara konseptual, sistemik dan profesional, tetapi bidang Hukum Ekonomi pun mau tidak mau juga harus dipelajari, ditekuni, dibahas dan dikembangkan secara konseptual, sistemik dan profesional, sejalan, searah dan sederap dengan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di bidang ekonomi.

Apabila kita hendak mengadakan reformasi dalam hukum ekonomi, maka permasalahan pokok yang harus kita sadari adalah adanya prinsip bahwa pembaharuan itu harus dilakukan dengan memperhatikan asas bahwa hukum adalah suatu sistem yang konsisten. Dengan adanya pemahaman hukum sebagai suaru sistem ini, maka kita akan mudah memahami apabila ada interelasi antara bidang-bidang pengaturannya, ada keterkaitan antara pasal-pasal dari bidang hukum yang satu dengan bidang hukum yang lain.

Untuk mendukung terwujudnya hal-hal diatas, peran dan campur tangan Pemerintah sendiri dperlukan dalam hal ini:

1.   Dengan menggunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang maka Pemerintah dapat mengatur berbagai macam kebijakan perdagangan dan industri, mengatur distribusi pendapatan dan hal-hal lainnya berkenaan dengan pendapat negara dan di lain pihak pemerintah juga dapat mengeluarkan kebijakan pengeluaran negara yang merangsang kegiatan ekonomi secara umum.

2.  Kebijakan moneter bersangkut paut dengan penentuan supply uang, yang dengan demikian memengaruhi tingkat suku bunga dan inflasi serta penentuan tingkat investasi. Apabila terjadi pertumbuhan ekonomi yang lamban maka pemerintah memberikan stimulasi dengan defisit anggaran dan meningkatkan tabungan nasional serta pemberian penghargaan pada inovasi yang telah dilaksanakan oleh para pelaku ekonomi.

3.  Menciptkana kondisi kegiatan ekonomi yang memberikan kesempatan bagi pemerataan pendapatan yang adil bagi seluruh rakyatnya. Tugas ini tidak dapat diserahkan atau dibiarkan bertumbuh secara mandiri di dalam pasar bebas, sebab pasar bebas secara langsung pada dasarnya tidak menyediakan sistem pembagian pendapatan yang merata dan adil, yang mungki terjadi adalah tercapainya kondisi full employment atau aggregate income yang tinggi.

Perkembangan hukum ekonomi masih memerlukan pikiran pikiran yang berorientasi pada masa depan. Untuk itu perlu diidentifikasi dan dianalisis tentang peluan gan hambatan yang terjadi. Sesuai dengan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang sangat pesat, khususnya di Indonesia, maka diperlukan perencanaan yang matang, selain memerlukan keterampilan dan keterlibatan para pelaku ekonomi dalam suatu sistem hukum ekonomi.

Referensi:

UPAYA MENYUSUN HUKUM EKONOMI INDONESIA PASCA TAHUN 2003, Oleh : PROF. DR. C.F.G SUNARYATI HARTONO, S.H.

BAHAN AJAR Hukum Ekonomi di Indonesia - Materi Kuliah FHUNIBRAW